pemda kab sukabumi
Di masa Pemerintahan berusaha membenahi seluruh instansi dan perangkat hukum pemerintahan, kenapa batu sandungan selalu ada?????
Desember lalu serentak dibeberapa daerah termasuk kabupaten Sukabumi mengadakan UJIAN SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL. dilihat dari kepanitian dan soal-soal yang diteskan cukup memberikan perubahan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan boleh dikatakan nyaris sempurna jika tidak dinodai oleh para pegawai BKD yang menjadi calo dan memperdagangkan kedudukan PNS ini. bagaimana tidak dilihat dari seleksi administrasi dan materi ujian yang dibuat oleh UNPAD bisa dikatakan materi ujian yang benar-benar berkelas dan sangat bagus untuk ujian pemahaman akademik demi tercapai SDM yang diinginkan. karena meteri ujian benar-benar berbobot dan bisa dikatakan untuk tingkatan benar-benar profesional.
tapi sangat disayangkan penilaian hasil ujian tidak transparansi alias yang dinyatakan LULUS dan TIDAK LULUS tidak bisa membandingkan nilai hasil ujian yang mereka perolah. nah hal ini lah yang dijadikan celah Oleh para pegawai BKD dan penyusun Formasi kepegawaian untuk mendagangkan posisi PNS tesebut, mereka mendagangkan antara 20 – 60 juta. tergantung tingkatan profesi yang dipilih oleh para pendaftar dan disayangkan sekali masyarakat pendaftarpun banyak yang mengambil jalan tersebut sehingga KKN di negeri ini banyak mendapat batu sandungan.
dari berbagai sumber dilapangan dibeberapa wilayah kecamatan Kabupaten Sukabumi bisa dikatan 80% yang dinyatakan lulus PNS adalah mereka-mereka yang membeli dari para pegawai BKD. dan beberpa Calon PNS yang dinyatakan Lulus tersebut kini merasa pusing untuk memenuhi pembayaran tersebut, dalam proses administrasi mereka secara bertahap selalu uang yang telah disepakati tersebut di pertanyakan dan harus dibayar secara bertahap sampai semua berkas PNS tersebut terpenuhi oleh BKD dalam artian Berkas PNS dinyatakan lengkap dan Biaya perjanjian harus Lunas……….
Kabupaten Sukabumi contoh buruk penjaringan PNS semoga kabupaten yang lain tidak demikian alias Jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, karena akan sangat bohong dan bodoh sekali kita selalu menggaungkan Sumber Daya Manusia (SDM) sementara persaingan kesana ujung-ujungnya selalu dikalahkan oleh yang namanya “DUIT” lalu hal ini tanggung jawab siapa????? BKD?, Bupati? atau pemerintah atau juga masyarakat?
LALU permasalahan ini kita harus adukan sama siapa?????
yang jelas ini menjadi tanggung jawab BUPATI dan BKD yang tidak sesuai prosedural (JANGAN MENYALAHKAN OKNUM) karena jika menyalahkan oknum saya kira pegawai BKD nya tidak ada dan hampir Oknum semua……
Bapak Suhud BKD sing emut akherat pak……..
PESAN SEDERHANA :
1. Bagi PNS yang lulus dengan cara diatas, ingat kedoliman anda akan anda bawa seumur hidup karena merampas hak orang lain.
2. Bagi BKD tewrutama Bapak Suhud) kapan Indonesia akan bersih dari semacam ini jika anda masih melakukan paraktek seperti itu???
3. Bagi Bupati, apakah ini atas ijin anda????????? dimana kontrol ada sebagai pemimpin daerah, atau tujuan anda men PNS kan seluruh kader PKS???
waktu akan mengungkap semua itu, dan bom media akan segera menyoroti KABUPATEN SUKABUMI karena hal ini, dan kita lihat siapa yang terperangkap????
SOK TAH BERKOMENTAR JANG SAHA WAE ANU APAL JEUNG HAYANG APAL BOBROK PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.
